Kota Kediri Dapat Penghargaan LKPD 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi
Kediri Dalam Berita | 03/11/2017
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat menerima penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dengan capaian standar tertinggi atas keberhasilannya dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016. (Foto Istimewa)
Penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar diberikan oleh Gubernur Jawa Timur dalam penganugerahan penghargaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim tahun 2016
Kediri (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari BPK dengan capaian standar tertinggi.
"Penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar diberikan oleh Gubernur Jawa Timur dalam penganugerahan penghargaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim tahun 2016," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Kediri Apip Permana di Kediri, Kamis.
Ia mengatakan, Wali Kota sangat bangga atas keberhasilan ini. Terlebih lagi, mendapatkan piagam penghargaan dengan capaian standar tertinggi dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 tersebut.
"Sebelumnya, Pemerintah Kota Kediri juga telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Tahun 2014 dan 2015," ujarnya.
Penghargaan tersebut juga sangat disyukuri pemkot. Penghargaan itu dapat diperoleh berdasarkan evaluasi yang dilakukan bersama dan secara berkala. Predikat yang diperoleh pemkot merupakan wujud kerja keras antara legislatif, eksekutif dan masyarakat.
Selain wujud penghargaan atas kerja keras yang telah diberikan, pemerintah kota juga terus bertekad untuk melaksanakan berbagai standar yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat, terlebih lagi dalam masalah keuangan.
Ia menambahkan, pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak 2015 lalu menggunakan sistem akrual basis. Sistem tersebut mengharuskan sistem pencatatan laporan keuangan dilakukan dengan menyandingkan pendapatan dan biaya pada periode saat terjadinya transaksi kas, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (Cash basis).
Penghargaan ini, kata dia juga sebagai pemacu semangat pada kinerja di Pemkot Kediri. Ke depan, kinerja laporan keuangan pemerintah kota diharapkan terus baik serta kinerja aparat juga akan lebih ditingkatkan.
"Penghargaan ini sebagai acuan dan kami berharap nanti bisa lebih ditingkatkan lagi. Kami terus upayakan setiap OPD (organisasi perangkat daerah) untuk terus meningkatan kinerjanya," katanya berharap.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang akrab disapa Mas Abu ini, menerima piagam penghargaan bersama 30 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (1/11). Piagam penghargaan tersebut diberikan kepada 23 Kabupaten dan tujuh Kota penerima penghargaan yang sebelumnya telah memperoleh predikat WTP dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara delapan kabupaten/kota tidak mendapatkan penghargaan karena memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP).
Selain Gubernur Jatim, juga hadir Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Wiwin Istanti, kepala daerah KOta/Kabupaten se-Jatim, sekreris daerah se-Jatim, serta Kepala BPKAD Kota/Kabupaten se-Jawa Timur.
"Penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar diberikan oleh Gubernur Jawa Timur dalam penganugerahan penghargaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim tahun 2016," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Kediri Apip Permana di Kediri, Kamis.
Ia mengatakan, Wali Kota sangat bangga atas keberhasilan ini. Terlebih lagi, mendapatkan piagam penghargaan dengan capaian standar tertinggi dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 tersebut.
"Sebelumnya, Pemerintah Kota Kediri juga telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Tahun 2014 dan 2015," ujarnya.
Penghargaan tersebut juga sangat disyukuri pemkot. Penghargaan itu dapat diperoleh berdasarkan evaluasi yang dilakukan bersama dan secara berkala. Predikat yang diperoleh pemkot merupakan wujud kerja keras antara legislatif, eksekutif dan masyarakat.
Selain wujud penghargaan atas kerja keras yang telah diberikan, pemerintah kota juga terus bertekad untuk melaksanakan berbagai standar yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat, terlebih lagi dalam masalah keuangan.
Ia menambahkan, pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak 2015 lalu menggunakan sistem akrual basis. Sistem tersebut mengharuskan sistem pencatatan laporan keuangan dilakukan dengan menyandingkan pendapatan dan biaya pada periode saat terjadinya transaksi kas, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (Cash basis).
Penghargaan ini, kata dia juga sebagai pemacu semangat pada kinerja di Pemkot Kediri. Ke depan, kinerja laporan keuangan pemerintah kota diharapkan terus baik serta kinerja aparat juga akan lebih ditingkatkan.
"Penghargaan ini sebagai acuan dan kami berharap nanti bisa lebih ditingkatkan lagi. Kami terus upayakan setiap OPD (organisasi perangkat daerah) untuk terus meningkatan kinerjanya," katanya berharap.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang akrab disapa Mas Abu ini, menerima piagam penghargaan bersama 30 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (1/11). Piagam penghargaan tersebut diberikan kepada 23 Kabupaten dan tujuh Kota penerima penghargaan yang sebelumnya telah memperoleh predikat WTP dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara delapan kabupaten/kota tidak mendapatkan penghargaan karena memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP).
Selain Gubernur Jatim, juga hadir Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Wiwin Istanti, kepala daerah KOta/Kabupaten se-Jatim, sekreris daerah se-Jatim, serta Kepala BPKAD Kota/Kabupaten se-Jawa Timur.
