KBRN, Kediri: Guna mewujudkan layanan birokrasi yang 'bersih' dan tanpa korupsi, Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri menggelar pencanangan Zona Integritas.

Pada agenda ini, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar meyakini, bahwa program ini diwujudkan untuk merespon perkembangan zaman pada saat ini yang memasuki Era Disruption atau perubahan besar-besaran.

"Pada Era Disruption, mulai mengganti sistem layanan konvensional menuju layanan digital," kata Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, saat memberikan sambutan, pada Pencanangan Zona Integritas, di PN Kota Kediri, Jumat (3/1/2019).

Abdullah optimistis, dengan Zona Integritas yang direalisasikan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkup PN Kota Kediri, maka akan mendukung terciptanya layanan yang transparan, akuntabel, dan makin cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Meski demikian, secara umum integritas di Kota Kediri sudah mulai terbangun. Oleh karenanya, kami harap hadirnya Zona Integritas ini terus dikembangkan dan berinovasi lebih baik lagi," katanya.

Di area yang sama, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Mohamad Imam Khanafi Ridhwan, menyebutkan, Pencanangan Zona Integritas merupakan wujud komitmen PN Kota Kediri, dalam memberikan layanan prima kepada setiap masyarakat. Terlebih lagi, hal ini diterapkan dengan mengurangi waktu temu antara petugas dan masyarakat.

"Contoh, dulu sebelum adanya pencanangan Zona Integritas, setiap ada masyarakat yang mendaftarkan gugatan hukum maka mereka bertemu, maupun konsultasi dengan petugas di ruang khusus. Tapi sekarang tidak, karena ada PTSP," katanya.

Namun kini, lanjut dia, saat ada warga Kota Kediri, yang akan mendaftarkan perkara hukum, maka dia cukup datang ke PN Kota Kediri. Lalu, mendaftarkan dirinya secara online, di meja resepsionis yang didesain dengan konsep ruang terbuka. Selain itu, juga terhubung langsung dengan sistem online.

"Langkah ini, sekaligus untuk membangun kepercayaan publik. Bahkan, juga mengurangi frekuensi pertemuan antara orang dengan orang, dan ke depan masyarakat cukup bertemu dengan sistem, sehingga birokrasi bersih dapat terwujud," katanya.