JATIMTIMES, KEDIRI – Untuk kali pertama, angka pengangguran terbuka di Kota Kediri berhasil turun di bawah angka pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur. 

Tahun 2018, angka pengangguran di Kota Kediri sebesar 3,63 persen.  Sedangkan Provinsi Jawa Timur lebih tinggi, di angka 3,99 persen. 

Bila menilik ke belakang, pada tahun 2014 angka pengangguran terbuka di Kota Kediri sebesar 7,66 persen dan Provinsi Jawa Timur 4,49 persen. Tahun 2015, angka pengangguran Kota Kediri berada di angka 8,46 persen dan Provinsi Jawa Timur di angka 4,47 persen. Tahun 2017, pengangguran di Kota Kediri mencapai 4,68 persen dan Provinsi Jawa Timur 4,00 persen.

Selain itu, berbagai indikator seperti tingkat inflasi yang stabil dan relatif rendah, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, serta meningkatnya investasi di Kota Kediri menunjukkan tren yang positif di bawah kepempinan Wali Kota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Wali Kota Lilik Muhibbah.

Tahun 2018, Kota Kediri  berhasil menekan kemiskinan sebesar 7,68 persen berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Rilis tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Kota Kediri Ellyn T. Brahmana, Senin (7/1)  di Command Center Balai Kota Kediri.

Ellyn mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Kota Kediri mengalami penurunan signifikan dari tahun 2017 yang menyentuh angka 8,49 persen. Penurunan kemiskinan di Kota Kediri pada 2018  berada di bawah capaian nasional sebesar 9,82 persen dan capaian Jawa Timur sebesar 10,98 persen.

 Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka, Kota Kediri mengalami penurunan sebesar 1,05 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,68 persen. Selain itu, pada  2017, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri non-industri tembakau mencapai 7.02 persen atau meningkat sebesar 0,80 persen dari tahun sebelumnya sebesar 6,22 persen. 

Sedangkan, laju inflasi Kota Kediri tahun 2018 sebesar 1,97 persen (yoy) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,44 persen (yoy). Bahkan inflasi Kota Kediri tahun 2018 terendah se-Jawa-Bali.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengungkapkan, kerja sama yang kompak dan solid antara Pemerintah Kota Kediri dan stakeholder terkait membuahkan capaian-capaian positif. Antara lain menurunnya jumlah penduduk miskin, angka pengangguran terbuka, tingkat inflasi yang rendah serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Kediri non-industri tembakau.

?Alhamdulillah berkat kerja sama Pemerintah Kota Kediri dan BPS Kota Kediri, kita berhasil menurunkan kemiskinan dan pengangguran terbuka di Kota Kediri. Selama ini angka pengangguran memang belum turun karena program-program memang tidak langsung berdampak. Setelah beberap tahun, alhamdulillah angka pengangguran dan kemiskinan bisa kita turunkan secara signifikan,? ungkapnya.

Pria yang lekat disapa Mas Abu ini menjelaskan bila sejak beberapa tahun lalu Pemerintah Kota Kediri terus memberikan program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran terbuka. Beberapa program dan inovasi Pemerintah Kota Kediri antara lain BLSM, RS-RTLH, santunan kematian, rastrada, OPM, santunan anak yatim, bansos bagi orang dengan kecacatan berat. Juga jamkesda, ASLUT, beasiswa warga miskin, sekolah gratis, beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi, seragam gratis, English massive, program kewaspadaan pangan dan keamanan pangan, Prodamas, Gemakiba, bantuan akomodasi bagi keluarga pasien, dan home visit.

 Ada pula Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bertugas melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan didaerah. Selain program dan inovasi, keberhasilan menurunkan kemiskinan dan pengangguran terbuka juga dikarenakan program yang diberikan tepat sasaran.

Orang nomor satu di Kota Kediri ini juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kediri juga membuka perizinan selebar-lebarnya. Sehingga banyak investor yang datang ke Kota Kediri yang tentunya dapat mengurangi angka pengangguran. ?Kita buka perijinan selebar-lebarnya dan tentunya harus memenuhi syarat. Tenaga kerjanya bisa mengambil dari Kota Kediri,? imbuhnya.

Ke depan Mas Abu mengajak seluruh stakeholder terkait untuk  bekerja optimal dalam mengawal kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di kota kediri. ?Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari BPS. Sehingga program-program yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri harus tepat sasaran, tuntas dan efektif,? ujarnya.

Hadir dalam ekspos data kemiskinan, ketenagakerjaan dan PDRB Kota Kediri tahun 2018, Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah, Kepala BPS Kota Kediri Ellyn T. Brahmana, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, dan camat.