Kediri, koranmemo.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri kembali memetakan daerah rawan bencana, di Aula Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Kamis (5/3). Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui titik mana saja yang termasuk rawan rendah, sedang, dan tinggi.
Menurut Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kediri, Adhi Sutrisno, dalam Focus Group Discussions (FGD) diketahui ada beberapa pergeseran lokasi rawan bencana.
“Misalnya di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto, sebelumnya belum masuk daerah rawan banjir genangan dan tanah longsor. Tapi tahun ini mulai terjadi,” jelasnya.
Pemetaan daerah rawan bencana, kata Adhi, mulai ada beberapa perubahan sejak kurun waktu lima tahun terakhir. Selain tingkat kerawanan bertambah, seperti di Kelurahan Pojok yang sebelumnya hanya kekeringan, di lokasi lain ternyata ada penghapusan daerah rawan bencana.
Penghapusan ini dilakukan karena daerah tersebut sudah tidak lagi terdampak bencana. “Salah satunya ini di Lingkungan Polaman Kelurahan Manisrenggo Kecamatan/Kota Kediri. Pada tahun 2016, daerah ini masuk rawan banjir genangan, tapi karena sudah ada normalisasi sungai dari dinas terkait, banjir tidak terjadi lagi sehingga dihapus dari peta kebencanaan,” tuturnya.
Adhi menggambarkan, dalam kurun lima tahun terakhir perubahan bisa saja berubah dari tingkat kerawanan rendah menjadi tinggi maupun sebaliknya. Sebelumnya, BPBD Kota Kediri menerima rilis peta pergerakan tanah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), salah satu lokasi yang rawan adalah Kecamatan Mojoroto.
Meskipun demikian, wilayah tersebut masih belum masuk ke dalam daerah rawan. Selain itu, lanjutnya, di Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren masih sama untuk tingkat kerawanan terjadinya kebakaran lahan. “Tidak hanya beberapa lokasi tersebut yang rawan bencana. Untuk ketiga kecamatan di Kota Kediri, semua rawan terjadi angin kencang sesaat sampai puting beliung,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi korban jiwa saat terjadi bencana alam, sambungnya, pemerintah daerah (pemda), komunitas, dunia usaha, dan masyarakat, harus saling berkolaborasi. “Misalnya pemda memberikan imbauan dan pelatihan kepada masyarakat, dan masyarakat peduli dengan lingkungannya. Dari dunia usaha juga demikian, CSR-nya juga disisihkan sebagian untuk penanggulangan kebencanaan,” katanya.
